"Apa??? ini Presiden amerika ini mengancam negara yang mendukung PBB masalah yerusalem"

        Saat ini hampir semua stasiun televisi di dunia trending dengan berita presiden yang satu ini taitu donal trum. terutama di indonesia sendiri, setiap menyalakan televis pasti memberitakan atau membajas tentang orang nomor satu di Negara AMERIKA itu, dimana presiden yang satu ini dengan setiap tindakan atau kebijakan yang di buatnya selalu mendapat kriti dari berbagai netizen dan dari berbagai negara. apalagi saat ini priden tersebut makin membuat gempar setiap media massa yang ada di berbagai Negara terutama di indonesia atas kebijakannya yang di luar dugaan. sehingga banyak membuat kontropensi antar negara. saat ini palestina semakin memprihatinkan keaadaannya.
     Lagi-lagi sekarang orang nomor satu di AMERIKA itu membuat kejutan lagi  dengan mengancam bagi negara-negara yang mendukung PBB yang ikut campur atas yerusalem seperti apa yang di kuti dari berita. "Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel".
Pada awal bulan ini Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel "Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita," katanya kepada para wartawan di Gedung Putih.
"Biarkan mereka bersuara menentang kita. Maka Kita akan menghemat banyak. Kita tidak perduli.  Dengan komentarnya yang disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), untuk sebuah resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel Rancangan resolusi tidak menyebut Amerika Serikat secara khusus namun setiap keputusan tentang Yerusalem seharusnya dibatalkan.
     Saat ini status Yerusalam merupakan isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel yang menduduki kawasan timur kota itu -yang sebelumnya dikuasai Yordania- saat Perang Timur Tengah tahun 1967 dan menganggap seluruhnya sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dilain pihak Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan dan berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993 maka status akhirnya akan ditetapkan dalam tahap berikut perundingan damai Israel-Palestina.
       Sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB akan segera menggelar sidang khusus yang tidak biasa hari Kamis atas permintaan negara-negara Arab dan Islam yang mengecam keputusan Presiden Trump yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade. Lalu Palestina mendesak pertemuan khusus digelar setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai status Yerusalem 'tidak berlaku dan ditiadakan' serta mendesak semua negara agar 'menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di kota suci'.
       selain  Aerika Sarikat ada 14 dewan keamanan yang mendukung  rancangan tersebut namun nikky helen memandang hal tersebut sebagai penghinaan. reselusi ang di anggap tidak mengikat tersebut diusulkan oleh Turki dan Yaman untuk dibawa ke pemungutan suara di majelis umum dengan mencerminkan rancangan DK PBB yang di veto Amaerika Sarikat.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTERCIRI-CIRI, KELEMAHAN, KELEBIHAN.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER

CIRI-CIRI, KELEMAHAN, KELEBIHAN

NO	INDIKATOR	PRESIDENSIAL	PARLEMENTER
		Sistem Pemerintahan Presidensial adalah suatu sistem dimana Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Didalam Sistem Presidensial tidak mengenal yang namanya Lembaga Pemegang Supremasi Tertinggi. Karena Supremasi Tertinggi ada ditangan rakyat.Karena itulah, Kedaulatan Negara dipisahkan (Separation of Power) menjadi tiga tonggak kekuasaan.	sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
	CIRI-CIRI	1.      Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. 2.      Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. 3.      Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4.      Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5.      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6.      Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.	Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.   Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
	KELEBIHAN	Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.	1.      Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif. 2.      Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3.      Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
	KEKURANGAN	1.      Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 2.      Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 3.      Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.	1.      Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. 2.      Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh cabinet. 3.      Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. 4.      Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

Pembangunan Partisipatif

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Pengetrian Pembangunan : Merupakan suatu perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik, melalui suatu proses yang terencan dan dilakukan secra sadar.

^catatan*Setiap ingin melakukan sesuatu pasti di dahului dengan perencanaan yang terencana/ prtisipatif.

-          Perencanaan partisipatif melibatkan ( Objek & Subjek )

^Yaitu:melibatkan masyarakan sebagai Objek

Top----Down : Perencanaan dari Atas keBawah

Batem----Up : Perncanaan dari Bawah keAtas

TEORI PARTISIPATIF

 

COKRO WINOTO :

Menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis ( pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas ) SBB:

1.      Pembanguan sebagai proses perubahan social ketataran masyarakat menjadi lebih baik.

2.      Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.

3.      Pembangunan sebagai proses social yang bebas nilai

4.      Pembanguan yang memproleh/mendapat sifat dan prospek tradisional bahkan memperoleh bentuk sebagai idiologi.

5.      Pembanguna sebagai konsep syarat nialai menyangkut proses pencapaian nilai yang dianaut suatu negar semakin meningkat.

6.      Pembangunan menjadi kultur spesipik, situasi spesipik dan waktu spesifik.

 8 TIPE PEMBANGUNAN

Menurut EDWARD WEIDNER

1.      TIPE IDEAL^:Dengan CIRI : perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan dan system.

2.      TIPE MENGHASILKAN JANGKA PENDEK
^:Dengan CIRI : perecanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan tetapi tidak dalam perubahan system.

3.      TIPE MENGHASILKAN DALAM JANGKA PANJANG
^Dengan CIRI : Perncanaan yang mampu mengendalikan perubahan system tetapi tidak dalam perubahan system.

4.      TIPE KEGAGALAN ^Dengan CIRI: Adanya sebuah perencanaan, tetapi tidak mengendalikan baik pertyumbuhan maupun pertumbuhan.

5.      TIPE DORONGAN LINGKUNGAN^:Dengan CIRI: dengan mengutamakan perubahan system dan mengabaikan pentingnya perncanaan dan perubahan system.

6.      TIPE PRAKTIS^:Dengan CIRI: lebih mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan system, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.

7.      TIPE KRISIS^:Dengan CIRI: lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan perencanaan dan perubahan system.

8.      TIPE MASYARAKAT STATIS^:Dengan CIRI: mengabaikan aspek perencanaan pertumbuhan, maupun perubahan system.

Makalah "Peran birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ”.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

            Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Oleh karena itu kami  membuat makalah ini dengan judul “  Peran birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ”.

1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Apa  peran dan fungsi pemerintah dalam  pelayanan publik kepada masyarakat?

2.      Masalah Pelayanan Publik dalam birokrasi?

3.      Bagaimanakah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik  pemerintahan birokrasi kepada masyarakat sehingga kepuasan pelayanan dapat dirasakan masyarakat?

1.3.        Tujuan Penulisan

 Berdasarkan rumusan di at masalah diatas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut.

1.      Mengetahui tentang peran dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik kepada masyarakat

2.      Mengetahui masalah/ kendala yang menghambat pelayanan publik dalam birokrasi.

3.      Mengetahui tentang upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah birokrasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pelayanan Publik

Ivancevich, Lorensi, Skinner dan Crosby mendefinisikan “ Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.” Sementara menurut Gronroos (1990:27) : “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan.”

Publik adalah masyarakat umum itu sendiri,yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintahan sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengatur hukum tata negaranya. Sumber ( Kencana Ibnu 1999) dikutif oleh Dr. Kridawati Sadhana ,Etika Birokrasi Pelayanan Publik,hl 131 ,Cv Citra Malang 2010.

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta (Ratminto, 2006).

         Sebagai contoh adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh pihak kepolisian dan dimonopoli oleh satu pihak. SIM tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga lain termasuk swasta. Sehingga pelayanan yang seperti itu dengan ciri dimonopoli oleh pemerintah disebut pelayanan publik.

         Namun, dalam perjalanannya ternyata pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan yang menghadang. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk minta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan (Singgih Wiranto,2006) seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat. Sedangkan telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dimana rakyat atau warga Negara adalah focus dari pelayanan.  Pelayanan publik sendiri terdiri dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Negara. Pelayanan publik dapat berupa pelayanan di bidang barang dan jasa (Ratminto,2006).

2.2.Azas Pelayanan Publik

Azas-azas pelayanan publik ada enam (6) yaitu sebagai berikut :

1.      Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2.      Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.      Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efesiensi dan efektifitas.

4.      Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.

5.      Kesamaan hak ; tidak deskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

6.      Keseimbangan hak dan kewajiban; pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.(Sumber Dr.Kridawati Sadhana,M.S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.Cv Citra Malang,2010,hal 128).

2.3.Prinsip Pelayanan Publik

Sesuai Kep. MENPAN No. 63/2003 prinsip penyelenggaran pelayanan adalah sbb:

a.       Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

b.      Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: (1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; (2) unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; (3) rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

c.       Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d.      Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e.       Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f.       Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik / pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g.      Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telematika.

h.      Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi telematika.

i.        Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam memberi pelayanan.

j.        Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dll.

(Sumber Dr.Kridawati Sadhana,M.S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.Cv Citra Malang,2010,hal 139).

2.4.Reformasi

Reformasi Adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi. Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.

2.5.Birokasi

Birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa karena birokrasi adalah sarana administrasi rasional yang netral dalam sekala besar. Birokrasi juga merupakan alat yang efektif untuk membantu kelompok kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Menurut (Setiono,2002:23) birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan dan dibentuk sebagai kebutuhan masyarakat untuk melayani.

(Sumber Dr.Kridawati Sadhana,M.S, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.Cv Citra Malang,2010,hal 81-82)

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (publik service). Konsep kepemerintahan yang baik menuntut setiap aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan sikap,perilaku dan kebijakannya kepada masyarakat.Untuk itu diperlukan aparatur yang profesional yang mampu mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas  pokok fungsinya serta didukung semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan publik,dan pemberdayaan maysrakat.

Tugas pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang dibutuhkan mayarakat.Salah satu alasan penting kehadiran pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan publik yaitu melindungi kepentingan masyrakat,jika layanan yang dibutuhkan itu ternyata tidak dapat dijangkau masyrakat atau disediakan oleh mekanisme pasar. Perluasan fungsi pemerintah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dengan memperlihatkan konsepsi baru tentang sifat pemerintahan dalam hubungan yang lebih akrab dan kooperatif dengan manusia biasa sekaligus meruntuhkan tradisi pemerintahan sebagai sesuatu kekuasaan.

                        Secara garis besar,tugas umum dan fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah melayani,mengatur dan memberdayakan masyrakat.Fungsi2 tersebut sebagai berikut;

a.       Pengaturan yang meliputi perumusan kebijakan umum, perumusan kebijakan pelaksanaan serta kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijakan umum.

b.      Pelayanan perijinan meliputi yang terbagi menjadi;

1.      Pelayanan publik ( public service)

2.      Penyelenggaraan fasilitas publik ( public fasility)

3.      Pengembangan ekonomi dan usaha daerah

c.       Pemantauan ,pemberian bimbingan dan pembinaan

d.      Penyediaan dan penyerbarluasan informasi

e.       Pengelolahan atas kekayaan milik negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya,

f.       Pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang tugas pokoknya.

3.2.  Masalah Pelayanan Publik dalam birokrasi

Permasalahan utama pelayanan public dalam birokrasi pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.

d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/ aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu

g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

3.2. Upaya  Peningkatan kualitas pelayanan publik 

Tuntutan masyarakat pada era repormasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, upaya yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelayanan.

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP).

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal:

      Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;

      Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

      Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;

      Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;

      Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;

      Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tangungjawab yang jelas;

3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan; Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara privateuntuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain:contracting out, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.

BAB VI

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tugas pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang dibutuhkan mayarakat.Salah satu alasan penting kehadiran pelayanan pemerintah, termasuk pelayanan publik yaitu melindungi kepentingan masyrakat. Arah baru atau model reformasi birokrasi perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.

Masalah yang dihadapi pemerintah dalam pelayanan banyak memiliki berbagai kelemahan antara lain: Kurang responsive, Kurang informative, Kurang accessible, Kurang koordinasi, Birokratis,  Kurang mau mendengar keluhan saran aspirasi masyarakat, Inefisien. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah menetapkan penetapan standar pelayanan, pengembangan survey kepuasan pelanggan serta pengembangan sistem pengelolahan pengaduan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.

4.2.  Saran

                  Penerapan pelayan publik dalam sistem Pemerintahan  yang sekarang diterapkan belum mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah  belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah  dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya : perluasan institusional dan mekanisme pasar, penerapan manejemen publik modern, dan perluasan makna demokrasi.

                                                 

DAFTAR FUSTAKA

Sadhana, Kridawati.2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Cv Citra Malang.

Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan?, Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

 Atep Adya Brata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: Gramedia.

          Lembaga Administrasi Negara. 2003. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN.

Ttamin, feisal. reformasi birokrasi. jakarta:blantika,2004

Dwiyanto, Agus, dkk., reformasi birokrasi public di Indonesia. Yogyakarta: UGM press, 2006

Qodri azizy, abdul. Change management dalam reformasi birokrasi. jakarta: gramedia, 2007